Sumber https://mitrapol.com/2024/09/22/ahmad-muzani-buka-kongres-pendalaman-program-hasil-terbaik-cepat-presiden-wapres-2024-2029-di-inahef-2024/
Ahmad Muzani Buka Kongres Pendalaman Program Hasil Terbaik Cepat Presiden-Wapres 2024-2029 di INAHEF 2024
MITRAPOL.com, Jakarta – Masih tingginya angka kematian yang disebabkan oleh Stroke, Jantung, Kanker, TBC dan Diabetes merupakan permasalahan kesehatan yang memerlukan penanganan khusus termasuk penyediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk menangani penyakit tersebut. Usaha ini perlu dilakukan dalam upaya meningkatkan umur harapan hidup warga negara Indonesia.
Demikian disampaikan oleh Wakil Ketua Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029, H. Ahmad Muzani S.Sos, Kamis (19/9) dalam sambutan pembukaan kongres Pendalaman Program Hasil Terbaik Cepat Presiden-Wapres RI 2024-2029 dalam forum Teknik Pelayanan Kesehatan Internasional (INAHEF 2024) yang diselenggarakan di Gedung Smesco, Jakarta, 17-19 September 2024.
Ahmad Muzani, yang saat ini masih menjabat sebagai Wakil Ketua MPR RI sekaligus Sekretaris Jenderal Partai Gerinda mengatakan dalam sambutannya bahwa, Pemerintah Prabowo Gibran yang akan dilantik pada tanggal 20 Oktober 2024, akan berupaya semaksimal mungkin untuk melaksanakan janji pada masa kampanye, yang tertuang dalam program terbaik cepat Presiden-Wapres 2024-2029, yaitu pemeriksaan kesehatan secara gratis, penanganan TBC dan pemenuhan fasilitas pelayanan kesehatan yang lengkap dan berkualitas di seluruh Kab/Kota. Untuk mendalami rencana implementasi program-program ini, maka Tim Gugus Sinkronisasi telah berkoordinasi dengan berbagai stakeholder, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, asosiasi medis, kesehatan dan penunjang kesehatan, perguruan tinggi, fasyankes dan industri penunjang kesehatan yang dipimpin oleh Presiden Perkumpulan Teknik Pelayanan Kesehatan Indonesia, Prof. Dr.-Ing. Eko Supriyanto IPU P.H.Eng, bagi merumuskan dan mensosialisasikan hasil pendalaman program ini untuk dijadikan bahan kebijakan dalam program kesehatan pemerintahan Prabowo-Gibran 2024-2029.
INAHEF 2024 (International Healtcare Engineering Forum) dihadiri lebih dari 2000 peserta termasuk perwakilan Pemerintah Lembaga diantaranya Kantor Staf Presiden, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, Bappenas, Badan Standarisasi Nasional, Kementerian Keuangan, BPJS, Kementerian ESDM, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Infokom, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian PUPR, perwakilan daerah dari 32 Propinsi dan lebih dari 100 Kab/Kota seluruh Indonesia, serta ribuan fasyankes, dan ratusan asosiasi medis, kesehatan dan penunjang kesehatan serta puluhan perguruan tinggi dan puluhan industri baik dari dalam maupun luar negeri.
Forum yang dibuka oleh Kepala Staf Kepresidenan RI, Jenderal TNI (Purn) Dr. Moeldoko serta dihadiri para Eselon 1 dari berbagai Kementerian/Lembaga serta Pejabat Gubernur, Sekretaris Daerah serta Kepala Bappeda dan Kepala Dinas Kesehatan dari berbagai daerah ini, telah mendiskusikan program-program kesehatan yang telah dilaksanakan pada pemerintahan 2019-2024 untuk dapat dilanjutkan pada tahun 2024-2029.
Ini termasuk program penguatan fasyankes primer untuk pemeriksaan kesehatan baik di puskesmas dan labkesmas, program penanganan TBC, serta program pemenuhan sarana, prasarana dan alkes untuk 10 layanan prioritas termasuk stroke, jantung, kanker, uronefro, TBC, kesehatan Ibu dan Anak, Diabetes Melitus, Hepar, Penyakit Infeksi Emerging, serta penyakit Jiwa.
Dari hasil survei selama forum didapatkan bahwa sekitar 70% responden setuju untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan dengan biaya antara 10 ribu hingga 500 ribu rupiah. Untuk mencapai EndTB pada tahun 2030, lebih dari 80% responden setuju untuk dilaksanakan pemeriksaan TBC untuk seluruh WNI setiap tahun hingga tahun 2029 dengan menggunakan teknologi terkini (AI). Lebih dari 95% responden setuju bahwa Smart Hospital perlu diimplementasikan di Kab/Kota di Indonesia pada tahun 2025-2029 dengan tambahan pembiayaan sekitar 30% dibandingkan RS biasa. Selain itu sekitar 40% responden juga setuju bahwa sekurang-kurangnya 30% alkes di RS adalah alkes dalam negeri.
Untuk membiayai program-program diatas, lebih dari 85% responden setuju, bahwa Pemerintah Daerah perlu mengalokasikan lebih dari 10% anggarannya untuk kesehatan dengan 20% atau lebih diantaranya adalah untuk pemenuhan Sarana, Prasarana dan Alkes Kesehatan. Program ini tentunya juga perlu didukung oleh seluruh lapisan masyarakat melalui iuran BPJS. Sebanyak 72% dari responden setuju untuk menyisihkan 2-7% gaji untuk iuran BPJS. Ini masih lebih rendah dari Singapura yang mencapai 9% dan negara maju lainnya yang melebihi 10%.